Rakor Tim Pembinaan Kesadaran Hukum dan HAM bersama Disdik Jabar: Fokus Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM dalam Pendidikan

Jawa Barat, 13 Juli 2023 – Tim Pembinaan Kesadaran Hukum dan HAM Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas langkah-langkah pembaharuan dalam program pendidikan yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia di wilayah Jawa Barat.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Drs. Wahyu Mijaya, S.H., M.Si., serta Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Disdik Jabar, Drs. Edy Purwanto, tim pembinaan yang terdiri dari Bunda Ida Suciati, Ibu Susiana, Hj Lia Nurhambali, Hasbullah Fudail, Drs. Jajang, dan Ai Sumiati.

Dalam rapat tersebut, sejumlah poin penting dibahas secara menyeluruh. Salah satu poin utama adalah mengenai keberlanjutan Surat Keputusan (SK) yang berkaitan dengan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM. Tim Pembinaan perlu memperoleh persetujuan Gubernur Jawa Barat untuk melanjutkan program ini agar dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, penting untuk menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang jelas dan terdefinisi dengan baik. AD/ART ini akan menjadi pedoman dalam menetapkan struktur kepengurusan untuk memastikan kelancaran implementasi program ini.

Selama rapat, tim pembinaan juga menggarisbawahi pentingnya pembaharuan dalam hal penggantian pengurus tingkat Jawa Barat yang telah selesai masa jabatannya. Dalam mempertimbangkan 27 kota/kabupaten yang ada, langkah ini harus dilakukan dengan seksama untuk memastikan kelancaran transisi kepemimpinan.

Dalam upaya meningkatkan koordinasi yang lebih efektif, tim pembinaan menyepakati untuk melakukan penataan ulang FPSH HAM tingkat kota/kabupaten. Hal ini bertujuan agar forum tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dan kebutuhan yang ada.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat memberikan mandat kepada Tim Pembinaan untuk menjalin koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dalam proses pembentukan tingkat kota/kabupaten.

Sebagai persiapan penting, tim pembinaan merencanakan pengukuhan forum ini pada minggu pertama Agustus. Keputusan ini akan melibatkan berbagai pertimbangan dari pihak terkait, termasuk Gubernur Jawa Barat.

Selain itu, Tim Pembinaan juga memiliki rencana menarik untuk mencatat rekor MURI dalam acara pengukuhan yang akan diadakan di Arcamanik. Dengan ini, Tim Pembinaan ingin menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia di Jawa Barat dengan prestasi yang luar biasa.

Dalam menjelaskan tujuan mereka, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Drs. Wahyu Mijaya, S.H., M.Si., mengatakan, “Kami sangat menghargai upaya Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat dalam meningkatkan pemahaman kesadaran hukum dan hak asasi manusia di kalangan pelajar di Jawa Barat. Dengan kerjasama yang baik, kami yakin program ini akan sukses dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Jawa Barat.”

Pendapat tersebut didukung oleh Drs. Edy Purwanto, Kepala Bidang PSMK Disdik Jabar, menambahkan, “Dalam pembahasan ini, kami juga menekankan pentingnya memperkuat struktur kepengurusan di tingkat sekolah, terutama pada Sekolah Menengah Kejuruan. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang berorientasi pada pemahaman hukum dan hak asasi manusia sejak dini.”

Rapat koordinasi ini menandai awal yang penting dalam memperkuat pemahaman kesadaran hukum dan hak asasi manusia di Provinsi Jawa Barat. Melalui kerja sama yang erat antara Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta berbagai pihak terkait lainnya, diharapkan program ini dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Olah Data: Denny Agustira
(Pusinfo-Prokopim FPSH HAM)