Rapat Koordinasi Tim Pembinaan Kesadaran Hukum dan HAM: Fokus pada Peningkatan Kualitas SDM

Cimahi, 2 Juni 2023 – Tim Pembinaan Kesadaran Hukum dan HAM hari ini melaksanakan rapat koordinasi di SMAN 4 Kota Cimahi untuk membahas revisi SK Tim Pembinaan Kesadaran Hukum dan HAM. Rapat ini dilaksanakan agar fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan memperjelas status penganggaran kelangsungan organisasi.

Rapat kali ini juga dilaksanakan sebagian dari arahan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat untuk memperjelas penanggung jawab dalam pelaksanaan penganggaran organisasi yang keberadaannya ada di APBD Provinsi atau APBD Dinas Pendidikan Provinsi. Hal tersebut menjadi kajian utama pelaksanaan rapat kali ini yang akan dibahas lebih dalam oleh tim pembinaan.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kol. Tjetjep Dharmawan, Kol. Dr. H. Zakky Almubaroq, S.Pd., M.Si, Bunda Ida Suciati, Bapak Hasbullah Fudail, Kepala SMAN 1 Kawali Bapak Beben, Kepala SMAN 4 Cimahi Bapak Jajang, serta beberapa guru PPKN dari Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Karawang.

Bunda Ida Suciati, salah satu pembina, menyatakan bahwa pelaksanaan revisi SK ini sebenarnya sudah direncanakan sejak satu tahun lalu, namun belum ada realisasi penyelesaian dari Biro Hukum. Oleh karena itu, tim pembinaan kesadaran hukum dan HAM merangkum ulang draft SK pembinaan sadar hukum agar dapat kembali diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Rapat diselesaikan pada pukul 11.30 WIB dengan banyak saran dan masukan dari beberapa pembina sehingga menghasilkan agenda utama yaitu akan dilaksanakannya audiensi dengan Kesbangpol, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat dalam jangka waktu terdekat. Hal ini sangat diperlukan agar kejelasan atau keberadaan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dapat lebih kuat serta dapat lebih meningkatkan kemampuan organisasi.

Diharapkan dengan adanya rapat koordinasi ini, revisi SK Tim Pembinaan Kesadaran Hukum dan Ham dapat segera direalisasikan dan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan HAM di masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Olah Data: Denny Agustira
(Pusinfo-Prokopim FPSH HAM Jawa Barat)